Pematang siantar,/Simalungun dutakhabarterkini.co.id -3 November 2026 – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPersi) Sumatera Utara, Jon Dkt menyoroti maraknya pemasangan kabel Wifi / Fiber Optik ilegal yang menempel semrawut di tiang milik PLN di wilayah Kabupaten Simalungun, tepatnya di Kecamatan Silau Kahean, Desa : Bah Sarimah
Berdasarkan temuan dan laporan warga, puluhan kabel melintang tidak beraturan, terikat asal-asalan di tiang PLN tanpa izin resmi, tanpa standar keselamatan dan merusak estetika desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sangat membahayakan. Tiang PLN itu untuk jaringan tegangan listrik, bukan untuk gantungan kabel Wifi bodong. Kalau terjadi korsleting, siapa yang tanggung jawab? Jangan tunggu ada warga kesetrum atau kebakaran baru bertindak,” tegas Jon Dkt Dkt.
Ketua DPD AKPersi Sumut mencatat 3 pelanggaran serius:
1. Melanggar Aturan PLN. Sesuai SOP PLN, setiap pemanfaatan tiang PLN oleh provider internet wajib melalui kerjasama resmi dan sewa aset. Pemasangan liar tanpa izin adalah pelanggaran dan Pungli aset negara.
2. Membahayakan Keselamatan Publik. Kabel yang semrawut, menjuntai rendah di atas jalan desa, sangat berisiko bagi pengendara, anak-anak, dan rawan memicu kebakaran saat musim hujan disertai angin.
3. Diduga Ilegal dan Tidak Berizin. Patut diduga oknum provider Wifi tersebut tidak mengantongi izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Kominfo dan tidak berkontribusi PAD bagi Kabupaten Simalungun.
Untuk itu, DPD AKPersi Sumut mendesak:
1. Manager PLN ULP Saribudolok dan PLN Simalungun untuk segera melakukan penertiban dan pemotongan kabel ilegal di tiang PLN Desa Silau Paribuan.
2. Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun dan Satpol PP untuk turun lapangan, memeriksa izin operasional provider Wifi yang beroperasi di Silau Kahean.
3. Camat Silau Kahean dan Kepala Desa Silau Paribuan untuk tidak tutup mata dan ikut menjaga aset dan keselamatan warganya.
“Kami AKPersi Sumut akan terus mengawal. Kalau dalam seminggu tidak ada penertiban, kami akan laporkan resmi ke PLN UID Sumut dan Ombudsman. Jangan jadikan Desa Silau Paribuan sebagai hutan kabel bodong,” tutupnya.
