Meresahkan! Diduga Debt Collector Rampas Paksa Kendaraan di Depan Umum di Pematang Siantar, Warga Desak Polres Simalungun – Siantar Bertindak Tegas

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 15:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEMATANG SIANTAR, SIMALUNGUN – dutakhabarterkini.co.id –  Kamis, 19 November 2026
Aksi penarikan kendaraan secara paksa di jalan raya yang diduga dilakukan oknum Debt Collector (DC) di wilayah Pematang Siantar dan Simalungun kian meresahkan masyarakat. Warga mengeluhkan aksi tersebut dilakukan secara terang-terangan, dengan cara menghadang, mengintimidasi, hingga mengambil kunci kendaraan di muka umum.

Menurut keterangan masyarakat yang dihimpun Duta Khabar Terkini, aksi tersebut membuat pengendara ketakutan. Warga menilai para oknum tersebut seolah kebal hukum dan bertindak brutal, tanpa menunjukkan surat tugas resmi maupun putusan pengadilan.

“Kami takut lewat, tiba-tiba dihadang ramai-ramai. Motor langsung mau diambil, padahal kami masih di jalan. Ini sudah seperti perampasan,” ujar salah satu warga Siantar yang meminta namanya tidak disebutkan demi keselamatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Polres Pematang Siantar, Polres Simalungun, dan pihak leasing terkait. Hak jawab masih dibuka 1×24 jam sesuai Kode Etik Jurnalistik.

DASAR HUKUM YANG BERLAKU – DC TIDAK BOLEH RAMPAS DI JALAN:

Perbuatan menarik kendaraan secara paksa di jalan adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Ini dasarnya:

1. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia + Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019
Ini aturan paling penting. Mahkamah Konstitusi memutuskan:
Eksekusi jaminan fidusia TIDAK BOLEH dilakukan sepihak oleh leasing / DC. Harus ada kesepakatan wanprestasi dan debitur menyerahkan secara sukarela. Jika tidak sepakat, eksekusi HARUS melalui pengadilan negeri.
Jadi, DC tidak punya hak menarik motor/mobil di jalan.

2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru)
Pasal 368 Ayat (1): Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman, ancaman pidana 9 tahun.
Pasal 365: Pencurian dengan kekerasan (jika mengambil paksa dengan kekerasan di muka umum).
Pasal 406: Perusakan barang (jika merusak kendaraan saat penarikan).
Jika ada pengeroyokan dan intimidasi, bisa dijerat Pasal 170 KUHP lama / Pasal 262 KUHP baru tentang kekerasan bersama.

Baca Juga:  Terungkap! Mandor SPBU Limbong Sergai Akui Operator Sengaja Langgar SOP, Isi Pertalite Pakai Barcode Orang Lain

3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4 dan Pasal 18: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dari tindakan intimidasi. Cara penagihan yang menekan dan mempermalukan adalah pelanggaran.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen
Penagihan DILARANG menggunakan cara ancaman, kekerasan, mempermalukan, dan dilakukan di tempat umum yang mengganggu. Penagih wajib memiliki sertifikasi, membawa kartu identitas, surat tugas, dan surat sertifikat fidusia. Dilarang menagih di luar pukul 08.00 – 20.00 WIB.

5. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tidak ada satu pun pasal yang memberi wewenang kepada DC untuk menghentikan dan merampas kendaraan di jalan raya. Wewenang menghentikan kendaraan hanya ada pada Polisi Lalu Lintas.

6. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Polri wajib menindak perbuatan yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

TUNTUTAN WARGA:
Masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Pematang Siantar dan Polres Simalungun untuk:
1. Menindak tegas oknum DC yang merampas di jalan. 2. Melakukan razia dan patroli di titik rawan penarikan. 3. Memanggil pihak leasing yang menggunakan jasa DC ilegal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dutakhabarterkini.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Oknum Kades Batu Gingging Diduga Bangun KOPDES (Koperasi Desa) Menyalahi Prosedur Dan Gunakan Dana Desa
POLSEK TEBING TINGGI UNGKAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, SEORANG PRIA DIAMANKAN DI KEDAI DAMAR
WARGA RESAH MARAKNYA PENCURIAN, TERDUGA PELAKU BERHASIL DIAMANKAN SAAT TERTIDUR DI DALAM GEREJA
Usman Jakfar Desak Kapolda Sumut Turun Tangan Usut Pengeroyokan di CFD Medan ‎
Pupuk Oplosan di Sergai Jadi Sorotan, Usman Jakfar Desak APH Usut hingga ke Akar
Konfirmasi Soal Kabel Wifi di Tiang PLN Dijawab “Nanti Saya Sampaikan ke Manager”, AKPersi Sumut: Ini Bentuk Pembiaran
Polres Tebing Tinggi Ungkap Tiga Perkara, Mulai Penyebaran Konten Pornografi hingga Promosi Judi Online
Pengembangan Kasus Narkoba, Polres Tebing Tinggi Amankan Pria Pembawa 26,04 Gram Sabu
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:25 WIB

Oknum Kades Batu Gingging Diduga Bangun KOPDES (Koperasi Desa) Menyalahi Prosedur Dan Gunakan Dana Desa

Kamis, 19 November 2026 - 15:53 WIB

Meresahkan! Diduga Debt Collector Rampas Paksa Kendaraan di Depan Umum di Pematang Siantar, Warga Desak Polres Simalungun – Siantar Bertindak Tegas

Kamis, 19 November 2026 - 03:22 WIB

POLSEK TEBING TINGGI UNGKAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, SEORANG PRIA DIAMANKAN DI KEDAI DAMAR

Sabtu, 14 November 2026 - 08:53 WIB

WARGA RESAH MARAKNYA PENCURIAN, TERDUGA PELAKU BERHASIL DIAMANKAN SAAT TERTIDUR DI DALAM GEREJA

Senin, 9 November 2026 - 08:48 WIB

Usman Jakfar Desak Kapolda Sumut Turun Tangan Usut Pengeroyokan di CFD Medan ‎

Berita Terbaru