Mendesak Gubernur Sumut, Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk membentuk tim investigasi khusus mafia BBM subsidi

- Penulis

Jumat, 17 Juli 2026 - 08:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DEWAN PIMPINAN DAERAH
ASOSIASI KELUARGA PERS INDONESIA (AKPERSI) SUMATERA UTARA
No : 012/RILIS/DPD-AKPERSI-SUMUT/VII/2026

Tanggapan DPD AKPERSI Sumut Atas Pengakuan Sopir Tangki Soal Kelangkaan BBM di Medan

DPD AKPERSI SUMUT DESAK USUT TUNTAS DUGAAN PERMAINAN KELANGKAAN BBM SUBSIDI DI MEDAN

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Medan, dutakhabarterkini.co.id-­17 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Sumatera Utara menyoroti serius pengakuan seorang Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang membongkar dugaan permainan di balik kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar di Kota Medan.

Dalam pengakuannya yang dikutip Tribun Medan, Rabu (15/7/2026), sopir tangki tersebut menegaskan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan karena pasokan kosong atau aksi mogok kerja AMT, melainkan adanya kebijakan internal yang sengaja membatasi pasokan ke SPBU.

Disebutkan, SPBU yang meminta 24 ribu liter Pertalite hanya dikirim 8 ribu liter. Pembatasan itu diduga untuk menggiring masyarakat agar membeli Pertamax yang harganya lebih mahal. Padahal, stok di depot diklaim melimpah dan ratusan mobil tangki dalam kondisi ready.

Sopir tersebut juga membongkar praktik mafia solar melalui modus pelangsir, termasuk penggunaan mobil mewah seperti Pajero Sport yang menggunakan barcode untuk mengisi solar subsidi full dan dijual kembali ke industri dengan harga Rp 15 ribu per liter. Tak hanya itu, ia juga mengungkap permainan di tingkat SPBU oleh oknum tukang bongkar dan perlakuan tidak adil terhadap AMT, termasuk perbedaan gaji dan ancaman pemblokiran kerja.

Baca Juga:  KPK Temukan Delapan Potensi Korupsi Dalam Program MBG

Ketua DPD AKPERSI Sumatera Utara, Jumani Alba, C.ILJ., menilai pengakuan ini sangat serius dan tidak bisa dianggap angin lalu. Jika benar, ini adalah kejahatan terhadap hajat hidup orang banyak.
“Pengakuan sopir tangki ini ngeri kaleee… Ini bukan sekedar kelangkaan, ini dugaan kejahatan terstruktur. Kalau SPBU minta 24 ribu dikasih 8 ribu, lalu rakyat dipaksa beli Pertamax, ini namanya memeras rakyat. Kami DPD AKPERSI Sumut mendesak Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Gubernur Sumut, dan Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut tuntas. Mulai dari kebijakan penjatahan di internal, mafia pelangsir, hingga permainan di SPBU,” tegas Jumani Alba.
DPD AKPERSI Sumut menyatakan 3 sikap:
1. Meminta Pertamina membuka data distribusi harian Pertalite dan Solar ke SPBU di Medan secara transparan.

2. Mendesak Gubernur Sumut, Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk membentuk tim investigasi khusus mafia BBM subsidi.

3. Meminta Perlindungan bagi para sopir tangki yang berani menjadi whistleblower agar tidak mendapat intimidasi, pemotongan gaji, atau pemblokiran kerja.

“Kami akan kawal isu ini sampai tuntas. Pers tidak boleh diam ketika rakyat antre berjam-jam karena diduga ada permainan kotor,” tutup Jumani Alba.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dutakhabarterkini.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

▪︎Program Presiden Terus Dikebut, Aster Kasdam Jaya Cek Progres Jembatan Gantung di Cibarusah
Polda Riau di tantang oleh sekelompok Mahasiswa, terkait Illegal loging di Rohil semakin “Merusak lingkungan Hidup”
PERINGATAN HARI JADI KE-109 KOTA TEBING TINGGI: WALI KOTA PAPARKAN CAPAIAN STRATEGIS DALAM PARIPURNA DPRD HINGGA PENYERAHAN BANTUAN PERTANIAN DI HALAMAN BALAI KOTA
DPD AKPERSI Kepri Soroti Etika dan Moral Oknum Pejabat, Tegaskan Pentingnya Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi
Silatnas dan Milad 2026 Perkuat Ukhuwah, Komitmen, dan Kompetensi Anggota AR Learning Center serta Suara Utama
*DPP AKPERSI BERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT KETUA DPC AKPERSI KABUPATEN TANGGAMUS, TEGASKAN ZERO TOLERANCE TERHADAP NARKOTIKA*
*OVERKAPASITAS LAPAS MAKIN MENGKHAWATIRKAN, WEBINAR NASIONAL MHI KUPAS MASA DEPAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA*
Aksi Jilid II di Mapolda Sumut: Kinerja Polres Nias Dipertanyakan, Minta Pencopotan dan Reformasi Total
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 08:27 WIB

Mendesak Gubernur Sumut, Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk membentuk tim investigasi khusus mafia BBM subsidi

Senin, 13 Juli 2026 - 04:49 WIB

Polda Riau di tantang oleh sekelompok Mahasiswa, terkait Illegal loging di Rohil semakin “Merusak lingkungan Hidup”

Kamis, 2 Juli 2026 - 16:45 WIB

PERINGATAN HARI JADI KE-109 KOTA TEBING TINGGI: WALI KOTA PAPARKAN CAPAIAN STRATEGIS DALAM PARIPURNA DPRD HINGGA PENYERAHAN BANTUAN PERTANIAN DI HALAMAN BALAI KOTA

Sabtu, 27 Juni 2026 - 04:12 WIB

DPD AKPERSI Kepri Soroti Etika dan Moral Oknum Pejabat, Tegaskan Pentingnya Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi

Selasa, 23 Juni 2026 - 13:48 WIB

Silatnas dan Milad 2026 Perkuat Ukhuwah, Komitmen, dan Kompetensi Anggota AR Learning Center serta Suara Utama

Berita Terbaru