Aksi Jilid II di Mapolda Sumut: Kinerja Polres Nias Dipertanyakan, Minta Pencopotan dan Reformasi Total

- Penulis

Kamis, 18 Juni 2026 - 06:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, dutakhabarterkini.co.id-17 Juni 2026 – Aksi Solidaritas Jilid II menuntut keadilan atas meninggalnya Agnis Jance Zebua berlangsung alot di depan Markas Polda Sumatera Utara. Diikuti elemen masyarakat, mahasiswa, GMNI, dan organisasi solidaritas, aksi ini tidak hanya mempertanyakan proses hukum kasus tersebut, tetapi secara tegas menyoroti buruknya kinerja jajaran Polres Nias secara keseluruhan.

Suasana sempat memanas dan terjadi dorong‑dorong antara massa dengan petugas pengamanan. Hadir memimpin pendampingan adalah tim kuasa hukum keluarga korban: Adv. Paulus PG, SH., MH., C.Md., C.Vapol., C.Neg; Adv. Agustinus Buulolo, SH., MH; Adv. Faedo Janokho Sarumaha, SH., MH; Adv. Fasaaro Zalukhu; Adv. Hendra Prasetyo Hutajulu, SH., MH; serta Silsilah Halawa, SH., CLP.

Massa menilai penanganan kasus Agnis Jance Zebua hanya menjadi salah satu bukti nyata kegagalan kinerja Polres Nias. Berbagai perkara penting di wilayah itu dinilai sering berjalan lambat, tidak transparan, dan berakhir menyisakan tanda tanya bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perwakilan Polda Sumut, Pamemwas AKBP Aruan, telah menerima surat tuntutan dan mendengarkan aspirasi. Namun, penjelasan yang disampaikan dianggap belum memberikan jawaban pasti dan kepastian hukum yang diharapkan.

Baca Juga:  MANAJEMEN RS PRIMA MEDICA LARAS DIDUGA LINDUNGI PELAKU MANIPULASI GAJI Rp 218 JUTA, PRAKTISI HUKUM: ITU KORUPSI, LAPORKAN KE APH

Tuntutan Tegas Terkait Kinerja Polres Nias

Dalam pernyataan resmi, massa menuntut:

1. Pencopotan Kapolres Nias karena dinilai gagal memimpin, mengawasi, dan menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional.

2. Pencopotan Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Polres Nias yang dianggap minim prestasi, lamban bertindak, dan tidak mampu menjawab persoalan hukum di tengah masyarakat.

3. Reformasi dan evaluasi total terhadap seluruh jajaran, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta satuan kerja lainnya yang dinilai belum berfungsi optimal.

Koordinator aksi menegaskan, perjuangan ini bukan hanya untuk satu kasus, melainkan ujian bagi kredibilitas institusi kepolisian di Nias.

“Kinerja yang buruk, tidak transparan, dan tidak adil sudah terlalu lama dibiarkan. Jika Polres Nias ingin kembali dipercaya, maka kepemimpinan dan sistem kerjanya harus dibenahi dari akarnya,” tegas perwakilan tim hukum.

Massa menegaskan akan terus mengawal proses ini sampai ada tindakan nyata, bukan sekadar janji, agar keadilan ditegakkan dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.

(Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dutakhabarterkini.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

*Ketua Umum DPP AKPERSI Kirim Surat Laporan dan Audiensi kepada Presiden Prabowo, Persoalan Lahan Karangsia OKI Disorot*
Masyarakat Huta Pardomuan Duduki Tanah Ulayat Kosik Putih, Dukung Ketahanan Pangan Nasional — PT SRL Bersikeras Meski HGU Diduga Sudah Habis
*Warga Karangsia OKI Minta Perhatian Presiden Prabowo, DPP AKPERSI Kawal Persoalan Lahan PT BMH*
Miris! Puluhan Tahun Jalan Tanggul Sungai Jadi Akses Utama Warga, Tak Kunjung Tersentuh Pembangunan
MASYARAKAT HUTA PARDOMUAN BULAT DUKUNG BASIRUDDIN HARAHAP PERTAHANKAN KLAIM TANAH ULAYAT 2.050 HEKTARE
GMPB Aksi Depan KPK: Usut Tuntas Dugaan Potongan Insentif Bappenda Kabupaten Bogor
Proyek Konservasi Air di Tebing Tinggi Sergai Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi
DPP AKPERSI Desak Pertamina Turun Langsung Awasi Proyek Cikampek–Plumpang, Warga Buni Bakti Tunggu Realisasi Perbaikan Jalan*
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 16:19 WIB

*Ketua Umum DPP AKPERSI Kirim Surat Laporan dan Audiensi kepada Presiden Prabowo, Persoalan Lahan Karangsia OKI Disorot*

Selasa, 8 September 2026 - 14:26 WIB

Masyarakat Huta Pardomuan Duduki Tanah Ulayat Kosik Putih, Dukung Ketahanan Pangan Nasional — PT SRL Bersikeras Meski HGU Diduga Sudah Habis

Selasa, 8 September 2026 - 09:54 WIB

*Warga Karangsia OKI Minta Perhatian Presiden Prabowo, DPP AKPERSI Kawal Persoalan Lahan PT BMH*

Senin, 7 September 2026 - 06:09 WIB

Miris! Puluhan Tahun Jalan Tanggul Sungai Jadi Akses Utama Warga, Tak Kunjung Tersentuh Pembangunan

Sabtu, 5 September 2026 - 18:55 WIB

MASYARAKAT HUTA PARDOMUAN BULAT DUKUNG BASIRUDDIN HARAHAP PERTAHANKAN KLAIM TANAH ULAYAT 2.050 HEKTARE

Berita Terbaru