Simalungun-dutakhabarterkini.co.id – Kebijakan manajemen Rumah Sakit Prima Medica Nusantara (RS PMN) Laras yang hanya menjatuhkan sanksi administrasi internal dalam kasus dugaan manipulasi data penggajian senilai Rp 218.096.541 menuai kecaman keras. Kebijakan tersebut dinilai melunak, keliru, dan menabrak regulasi hukum pidana korupsi.
Kritik tajam ini dilontarkan Praktisi Hukum Dr. Ramses Pandiangan, S.H., M.H. Ia menyoroti langkah manajemen RS PMN Laras yang hanya memberikan sanksi rumahan berupa skorsing 3 bulan tanpa upah serta skema cicilan pengembalian dana kepada terduga pelaku berinisial Mhd. Faisal Tanjung yang menjabat sebagai Humas RS PMN Laras.
Ironisnya, terduga pelaku saat ini diketahui sudah aktif kembali bekerja dan hanya dipindahkan ke bagian Sanitasi setelah mencicil kerugian awal sebesar Rp 20 juta dari total kerugian perusahaan Rp 218.096.541.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menjadi preseden buruk. Kasus dengan kerugian hampir seperempat miliar rupiah hanya diselesaikan dengan skorsing dan dicicil? Ini bukan koperasi simpan pinjam,” tegas Dr. Ramses dalam keterangannya, Minggu (26/07/2026).
Menurut Dr. Ramses, RS PMN Laras merupakan salah satu unit klinis di bawah naungan PT Prima Medica Nusantara, yang merupakan anak perusahaan dari BUMN PTPN IV. Berdasarkan regulasi, modal dan kekayaan anak perusahaan BUMN mutlak tunduk pada aturan keuangan negara.
Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHBU-PRES/XVII/2019, modal anak perusahaan BUMN statusnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan.
“Oleh karena itu, tindakan dugaan manipulasi data ini murni merupakan indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin atau administrasi internal perusahaan biasa. Harusnya dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), bukan diselesaikan secara kekeluargaan,” ujar Dr. Ramses.
Senada dengan itu, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPersi) Sumatera Utara juga mengecam keras proses penyelesaian kasus ini yang dinilai tidak sesuai regulasi.
DPD Akpersi Sumut mendesak Direktur Utama PT. Prima Medica Nusantara pusat yang dipimpin oleh dr. Heddy Lubis beserta jajaran Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk turun tangan dan memberi sanksi tegas terhadap M. Faisal Tanjung.
“Kami mendesak Dirut PT PMN pusat agar tidak tutup mata. Beri sanksi tegas dan transparan, bawa ke ranah hukum jika memang ada unsur pidana korupsi. Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk di lingkungan manajemen PT PMN yang seharusnya berkontribusi pada pelayanan medis yang profesional dan berintegritas,” tegas Ketua DPD Akpersi Sumut.
Hingga berita ini dirilis, manajemen RS Prima Medica Nusantara Laras belum memberikan keterangan resmi terkait alasan di balik kebijakan sanksi internal tersebut.
