MEDAN/dutakhabarterkini.co.id Pengungkapan kasus dugaan peredaran pupuk oplosan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, masih menjadi sorotan. Polres Serdang Bedagai hingga kini belum berhasil menangkap aktor intelektual yang diduga sebagai pemilik pupuk oplosan tersebut.
Perkembangan ini mendapat perhatian Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A.
Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut perkara tersebut secara tuntas dan tidak hanya menyasar para pengedar yang telah diamankan.
Usman menegaskan, pengusutan harus mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses pengoplosan, pemasokan, hingga distribusi pupuk.
Menurutnya, petani tidak boleh menjadi korban dari praktik yang berpotensi merugikan sektor pertanian.
“Dugaan pupuk oplosan ini harus diusut tuntas. Jangan sampai petani dirugikan,” tegas Usman Jakfar,Senin (9/11/2026).
Pengedar Ditangkap, Aktor Intelektual Belum Tersentuh
Menurut Usman, pengungkapan perkara dugaan pupuk oplosan harus dilakukan secara menyeluruh.
Penyidik perlu menelusuri asal-usul pupuk, proses pengoplosan, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga berada di balik peredarannya.
Ia menilai, apabila penanganan perkara hanya berfokus pada penjual atau pengedar di lapangan, maka belum tentu seluruh mata rantai dugaan tindak pidana dapat terungkap.
Petani menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian serius. Penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan mutu atau keterangan pada kemasan berpotensi menimbulkan kerugian, baik dari sisi biaya produksi maupun hasil pertanian.
Karena itu, Usman mendorong penyidik terus mengembangkan perkara berdasarkan bukti yang sah, termasuk menelusuri pihak yang diduga menjadi pemilik atau aktor intelektual di balik peredaran pupuk tersebut.
Menurutnya, penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa membedakan posisi maupun peran dalam perkara.
Jumani Alba Sebelumnya Desak APH Usut Dugaan Bandar Berinisial D
Desakan serupa sebelumnya disampaikan Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Sumatera Utara, Jumani Alba, C.IL.J., C.B.J.
Ia meminta aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menangani dugaan peredaran pupuk oplosan di Sumatera Utara.
Jumani menyoroti penangkapan para pengedar di lapangan dan meminta penyidik menelusuri pihak yang diduga menjadi pengoplos, pemasok, hingga pemodal.
Ia juga menyinggung pihak berinisial D yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
“Apresiasi kepada APH yang sudah mengamankan para pelaku di lapangan. Tapi ini belum cukup. Tangkap dalangnya, tangkap bandarnya inisial D itu. Jangan hanya ekornya saja yang dipotong, kepalanya dibiarkan hidup,” tegas Jumani Alba kepada awak media, Jumat (6/11/2026).
Menurut Jumani, dugaan praktik pupuk oplosan berpotensi merugikan petani dan harus ditangani secara serius.
Ia meminta Polda Sumut dan jajaran kepolisian bertindak profesional, transparan, serta tidak pandang bulu.
“Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Hukum harus tajam ke atas, bukan hanya tajam ke bawah. Kami dari DPD AKPERSI Sumut instruksikan kepada seluruh jajaran dan rekan media untuk ikut mengawasi kasus ini. Tangkap dalang pengoplosan pupuk demi keadilan bagi petani Sumut,” tutup Jumani.
Dugaan Keterlibatan Inisial D Perlu Ditelusuri
Usman Jakfar juga menyoroti informasi mengenai pihak berinisial D yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan dugaan peredaran pupuk oplosan tersebut.
Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi itu secara profesional dan transparan.
Setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu, menurutnya, harus diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.
Usman berharap kepolisian dapat menjelaskan perkembangan penanganan perkara, termasuk sejauh mana penyidikan telah mengarah kepada pihak yang diduga menjadi pemilik atau aktor intelektual di balik peredaran pupuk oplosan.
Ia menegaskan, dugaan praktik pupuk oplosan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap petani dan keberlangsungan sektor pertanian.
Usman mendorong agar perkara tersebut diusut hingga tuntas sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***
