Dutakhabarterkini.co.id // Tebing Tinggi, – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Reker ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis pembangunan kota yang akan dibawa ke tingkat nasional.
Acara yang berlangsung selama empat hari, mulai Minggu (19/4) hingga Rabu (22/4) ini, dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Unsur Pengarah Profesional Dirhamsyah mewakili Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Direktur Eksekutif APEKSI Pusat Alwis Rustam, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, para wali kota anggota Komisariat Wilayah I APEKSI, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, Unsur Forkopimda, dan pimpinan Perangkat Daerah Banda Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konferensi persnya, Ketua Komwil I APEKSI sekaligus Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan sejumlah poin rekomendasi utama yang akan disampaikan pada Rakernas APEKSI di Medan, Juni 2026 mendatang. Dua isu utama yang mencuat adalah ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal.
“Isu ketangguhan bencana menjadi prioritas karena kota, khususnya ibu kota provinsi, memiliki peran vital dalam perekonomian. Jika terjadi bencana di satu kota, dampaknya bisa meluas ke daerah sekitar dan mengganggu aktivitas ekonomi. Ini menjadi perhatian utama yang harus disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Komwil I Sumatera APEKSI.
Selain bencana, APEKSI mendorong inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk ketahanan fiskal. Salah satu model yang ditawarkan adalah penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment yang telah sukses diterapkan di Kota Medan.
“Melalui sistem split payment, pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga lebih transparan dan akuntabel dibandingkan metode pelaporan manual. Ini memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Skema ini ingin kami bagikan ke kota lain, termasuk Banda Aceh,” tambahnya.
Tak hanya isu fiskal dan bencana, Raker Komwil I juga merumuskan poin penting lainnya, seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rekomendasi lainnya yaitu terkait penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
APEKSI juga mengusulkan agar pembayaran gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) supaya menggunakan pola opsen.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, selaku tuan rumah menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana, khususnya Kota Banda Aceh, yang termasuk daerah rawan gempa karena berada di sekitar patahan aktif.
“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong (desa), pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” kata Wali Kota Banda Aceh.
Kehadiran Wali Kota H. Iman Irdian Saragih dalam forum strategis ini didampingi oleh sejumlah jajaran pejabat Pemko Tebing Tinggi, diantaranya Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kabag Pemerintahan Setdako Rizky Saftri, Kabag Ekosda Setdako Safaruddin, Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Afridayanti Damanik, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad dan Ketua TP PKK Kota Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih.
Partisipasi aktif Pemko Tebing Tinggi dalam Raker ini diharapkan mampu membawa inovasi baru, terutama dalam tata kelola keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana yang lebih modern untuk diaplikasikan di Kota Tebing Tinggi.(WH)
