Ketum DPP FKI.1 M. JULIAN MANURUNG: Hentikan Konflik Dengan Rakyat Saat perekonomian Tidak Baik.

- Penulis

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERGE.dutakhabarterkini.co.id.
Ditengah Situasi Perekonomian Rakyat yang Sedang Tidak Baik-Baik, Konflik atau Benturan Terkait Masalah Pertanahan, Pedagang Kaki Lima dan lain Sebagainya di Berbagai Daerah Sebaiknya di Hentikan, apalagi Konflik tersebut nyata-nyata Selalu dihadiri dan disaksikan Aparat TNI dan Polri.

Seorang Tokoh Nasional Pengamat Sosial Ekonomi dan Budaya M Julian Manurung, Menyampaikan Secara Gamblang Sejak Tahun 1997 Indonesia dilanda Krisis Moneter disertai dengan Fluktuasi Kondisi Ekonomi dan Politik yang Tidak Menentu.

Tercatat Banyak dari Kalangan Instansi Pemerintah Maupun juga dari Lembaga terkait, Sekarang ini terkena Virus yang Menggerogoti Kewibawaan Institusi yang Sah Sehingga Mengiring Indonesia Menuju Konflik Nasional Baik secara Struktural Maupun Horizontal. Semenjak Runtuhnya Rezim Orde Baru tahun 1998 sampai Merambat pada Pemerintah Sekarang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Segera Memerintahkan Semua Kementrian/Lembaga, Kepala Daerah, TNI dan Polri Untuk Menghentikan Kegiatan/Kebijakannya yang Berpotensi Menimbulkan Konflik dengan Warga Masyarakat,” sebut M Julian Manurung , Ketua Umum
Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1).di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

M.Julian Manurung, Menambahkan Sebaiknya digunakan cara-cara yang Persuasif, Komunikasi yang Efektif dan tidak Konfrontatif seperti tahun lalu, yang akan Menimbulkan Korban ataupun Kerugian lainnya.

Baca Juga:  Dari Politik ke Pesantren, Muhammad Taufik HS Wariskan Jejak Dakwah dalam 12 Buku ‎

Lihat saja, Sebut M.Julian Manurung, Hampir di Semua Wilayah/Daerah Sudah Terjadi Konflik Pertanahan Antara Negara dengan Rakyat, Antara Pengusaha/Perusahaan Swasta maupun BUMN dengan Rakyat, Antara Pedagang Kaki Lima Rumahan dengan Pemerintah Daerah yang Seharusnya bisa dihindari bila Mengedepankan Komunikasi.

“Dialog yang Berkesinambungan dalam Rangka Mencari Solusi Agar Tidak lagi terjadi Benturan dengan Rakyat, untuk Menuju Terwujudnya Penyelesaian yang Terbaik., Efek Domino dari Konflik yang terjadi saat ini, ” katanya

“Diakui atau Tidak akan Menimbulkan Ketidakpercayaan Rakyat kepada Pemerintah dan bahkan ke Presiden Prabowo Subianto, ini sangat Berbahaya serta Berisiko,”ungkap M Julian Manurung dengan Nada Prihatin.

Dia Menjelaskan, bila ini Berlarut tidak disikapi Cepat, sehingga akan Berhujung dengan terjadinya Kerusuhan.

“Impliksasi- implikasi Kepentingan Politik Elite Nasional, Elite Lokal dan Militer-Militer serta Polisi juga diduga Menyulut Terjadinya Konflik Horizonttal tentunya Sulit Mencari Penyelesaian yang lebih Tepat.,” jelas M. Julian Manurung Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1).

Ketum FKI-1 M. Julian Manurung, Mengajak Bersama Peran Aktif dari seluruh para Menteri Koordinator dan Elemen Masyarakat untuk Mampu Menangani konflik .(M.N)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dutakhabarterkini.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

*Ketua Umum DPP AKPERSI Jalin Silaturahmi di Kediaman Dr. Ir. H. Heri Amalindo, M.M., Perkuat Sinergi Pers dan Pembangunan Sumatera Selatan*
Remehkan Profesi Wartawan, Katua PWI Sumut Laporkan Hotman Paris Hutapea Ke Polda Sumut.
Pimpinan GPNI Tanggapi Pernyataan Puan Maharani: Jangan Batasi Ruang Gerak Warga Negara, Fokus Sahkan RUU Perampasan Aset
Dari Politik ke Pesantren, Muhammad Taufik HS Wariskan Jejak Dakwah dalam 12 Buku ‎
Ketua Umum DPP AKPERSI Bersilaturahmi dengan Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Bahas Kerja Sama dan Perkuat Sinergi Melalui DPC AKPERSI Prabumulih
LIMA KEPALA DUSUN DESA HELVETIA DI BERHENTIKAN DIDUGA CACAT PROSEDUR, SURAT KEBERATAN TAK DIGUBRIS PEJABAT TERKAIT
Aksi Jilid II di Mapolda Sumut: Kinerja Polres Nias Dipertanyakan, Minta Pencopotan dan Reformasi Total
KASUS BELUM TUNTAS, NARKOBA MERAJALELA: PDI SUMUT DESAK EVALUASI KAPOLRES NIAS DAN JAJARANNYA
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 11:03 WIB

Ketum DPP FKI.1 M. JULIAN MANURUNG: Hentikan Konflik Dengan Rakyat Saat perekonomian Tidak Baik.

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:58 WIB

*Ketua Umum DPP AKPERSI Jalin Silaturahmi di Kediaman Dr. Ir. H. Heri Amalindo, M.M., Perkuat Sinergi Pers dan Pembangunan Sumatera Selatan*

Jumat, 24 Juli 2026 - 04:39 WIB

Remehkan Profesi Wartawan, Katua PWI Sumut Laporkan Hotman Paris Hutapea Ke Polda Sumut.

Sabtu, 18 Juli 2026 - 17:01 WIB

Pimpinan GPNI Tanggapi Pernyataan Puan Maharani: Jangan Batasi Ruang Gerak Warga Negara, Fokus Sahkan RUU Perampasan Aset

Selasa, 14 Juli 2026 - 10:01 WIB

Dari Politik ke Pesantren, Muhammad Taufik HS Wariskan Jejak Dakwah dalam 12 Buku ‎

Berita Terbaru