Jakarta – Isu pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan tajam publik dan lembaga negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada 7 April lalu membenarkan bahwa usulan anggaran untuk pembelian motor serta komputer dalam rangka program ini pernah diajukan tahun sebelumnya, namun keputusannya ditolak. Menurut Purbaya, prioritas utama alokasi dana MBG seharusnya tetap dimulai pada penyediaan makanan, bukan sarana penunjang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, memberikan peringatan keras. Ia menegaskan, jika Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melaksanakan pengadaan tersebut meskipun sebelumnya ditolak dan berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah, maka langkah itu masuk dalam kategori pelanggaran serius tata kelola keuangan negara. “Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme yang sah,” ujarnya. Charles juga menilai hal ini berpotensi menjadi pemborosan di tengah kondisi fiskal yang membutuhkan efisiensi.
Di sisi lain, pihak BGN menjelaskan bahwa pengadaan sekitar 21.800 unit motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 dan diperuntukkan bagi kelancaran operasional petugas di lapangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Mereka juga memperdebatkan isu pembelian mencapai 70.000 unit dan memastikan tidak ada rencana pembelian baru untuk tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perdebatan pun muncul di masyarakat: apakah pengadaan ini benar-benar mendesak untuk pelayanan gizi atau justru pemborosan yang dipaksakan? Akuntabilitas penggunaan uang rakyat dalam program nasional ini kini sedang diuji. Masyarakat berharap setiap rupiah dari pajak yang disetorkan benar-benar digunakan untuk tujuan utama, yaitu mencukupi gizi, bukan tergerus untuk pengadaan aset yang urgensinya masih diperdebatkan.
18 sumber
