Bangko Pusako/dutakhabarterkini .co.id
Hasil musyawarah selasa 07 afril 2026 sekira jam 21.17wib untuk pencalonan RW 11 mendapat kesepakatan dari masyarakat RW 11 dusun Mulya makmur pematang loban untuk mengangkat atau memilih saudara Diran menjadi ketua RW 11,menggantikan saudara Senin ketua RW lama yang selama ini tidak bisa beraktivitas karena dalam keadaan sakit,keputusan itu tertuang dalam notulen rapat dan di tanda tangani masing masing warga dalam berita acara.
namun alih alih SK yang di keluarkan oleh oknum penghulu atas nama jatomuhan hasibuan tertanggal 18 mei 2026.sementara menurut informasi yang awak dapat atas nama jatomuhan hasibuan tidak mengikuti rapat makam itu.hal ini menjadi tanda tanya sebagian besar warga RW 11,dusun Mulya makmur pematang loban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
di duga oknum penghulu sengaja meng kangkangi peraturan dan undang undang yang berlaku.di sinyalir adanya gesekan dari pihak pihak tertentu yang menginginkan saudara Diran batal dari jabatan ketua RW11
Saat awak dari media mengkonfirmasi pihak dari Diran menerangkan kalau saya keberatan atas pembatalan yang di buat olek penghulu secara sepihak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu,saya gak ambisi jadi RW,ini semua permintaan warga,berdasarkan hasil musyawarah bersama,memang SK yang di keluarkan kades saat ini berlakunya tanggal 18juni2026,namun kok dengan tiba tiba bisa di buat Sk ketua RW 11 bukan atas nama saya jelasnya.memang kemaren ada sedikit masalah kami sama oknum penghulu ,terkait penjualan lahan seluas 37,5 rante yang di lakukan oleh salah satu warga,yang mengaku seluruh nya lahan yang di jual adalah milik nya,sementara sebagian ada milik saya,sekira kurang lebih 12 Rante,dengan surat dasar pacangan,sedangkan pihak dari penjual inisial S dan R memiliki surat SKT (surat keterangan tanah) yang di buat dan di tanda tangani penghulu Bangko pusaka.
saat mediasi di lokasi lahan saat itu yang hadiri oknum penghulu Bangko pusaka inisial B dan perangkat desa Bayu sebagai juru ukur.kemudian saat saya tanya inisial S
salah satu dari pihak yang di duga menjual lahan tersebut,beliau menyatakan kalau alas hak mereka dari tuhan,jelasnya.
Ucapan tersebut juga di dengan oleh oknum penghulu,namun beliau diam seribu bahasa tanpa respons apa apa,sepertinya pihak penghulu keberpihakan,terangnya.di duga ada nya kerja sama dalam penyerobotan lahan warga.
Sayang nya saat awak dari media (dkt)coba untuk kompirmasi melalui cat milik oknum penghulu hanya di balas,”oke bang”
Berdasarkan undang undang yang berlaku di (NKRI)negara kesatuan republik indonesia penyerobotan lahan dapat di kenakan sanksi KUHPidana dengan pasal 385 penggelapan hak atas tanah.sanksi 4 tahun penjara.
Bilah yang melakukan pejabat negara bisa di kenakan sanksi KUHP dan UU Tipikor sanksi pidana 20 tahun penjara.dengan pasal penyalagunaan jabatan.
Terkait pembuatan SK RW 11 tidak tepat peruntukannya di duga oknum penghulu telah menyalahgunakan wewenang.
